uu no 40 tahun 2009. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. uu no 40 tahun 2009

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU/2009/24) (2009) tentang Bendera, Bahjasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. UU 16 tahun 2023 tentang Landas Kontinen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU/2009/22). Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di IndonesiaDasar Hukum CSR yang Pertama yaitu Undang-Undang No. NO. NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. status regulasi. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Penjelasan atas UU No. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Republik Indonesia. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1) Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. bahwa. TB Simatupang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU SJSN akan menyelaraskan. UU No. TUGAS DAN FUNGSI 4. 4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai. d. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah mengubah puluhan UU, salah satunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahNOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Hubungan Antar Peraturan. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Peran pemuda menjadi salah satu kunci terlahirnya negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. 170, TLN. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU No. Undang-undang ini dalam perjalanannya mempunyai lika-liku sejarah yang sangat panjang dan menarik untuk dibahas guna. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. LN No. untuk mengatur CSR dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. ikuti kamia. Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Unndang No 40 Tahun 2010 Jawab: a. mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan dinyatakan tidak berlaku. usia produktif dari 16 tahun sampai dengan 30 tahun menurut pasal 1, angka 1 UU No. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan. 081917942952 081918400800 mail_outline pemdessepit@gmail. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 (UU/2009/1) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. PASAL . 40 Tahun 2007 yang notabene mengatur tentang mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas (hukum formil), sehingga tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam UU a quo (melanggar asas kesesuaian antara jenis dan materi); (3) Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai TJSL, dalam proses. 2009/ No. 23 Tahun 2014, PP No. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA . Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. ” 2009. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 42 TAHUN 2009 NOMOR : 40 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, Menimbang : a. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008. (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. 29 Mei 2022 - FORMULIR. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang; Mengingat : 1. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. 1. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Beranda. Instrumen HAM Nasional Unduh (105. 10 Tahun 2009 Kepariwisataan MATERI. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum. FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN 4. 50, TLN No. Regulasi, Undang Undang. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PPh pasal 4 ayat (2) adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu ( jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya) Dasar Hukum. 5067, LL SETNEG : 25 HLM. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP atau kedua pasal 114 ayat (2) Undangundang RI No. (asuransi syariah) uu no. diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, baru berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. 45. 50, LN. Pasal 40. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. 15. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. UU No. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 7. Keberadaan undang-undang tersebut ialah untuk memperkuat posisi serta kesempatan bagi setiap warga Indonesia yang berusia dari 16 sampai 30 tahun dalam pengembangan potensi, kapasitas. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009. jasa teknik film; c. Pemuda adalah. UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. [email protected] 44 UU NO 44/2009. UU No. Penjelasan Umum UU 24 tahun 2009. pengedaran film; d. PAJAK 3. 40. NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (vide Pasal 124 UU Cipta Kerja). Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. 40 Tahun 2016 . Hal ini didasari atas karakteristik pemuda seperti pada UU RI No. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-UndangNegara Zepublik Indonesia Tahun 1945. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Bunga Dari Obligasi Dengan Kupon Bagi WP Luar Negeri Non BUT Seusai. Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 11 Tahun UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. U: Indonesia. Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bentuk. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"). Next: Next post: Menteri LHK Lantik 10 Pejabat. PEDOMAN PELAKSANAAN . setkab. PDF. H. Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 memerlukan sinkronikasi dan harmonisasi antar perundangan-undangan, diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. h. 149 , TLN NO. bahwa kebijakan Pemerintah dalam melestarikan kebudayaan bangsa ditujukan ke arah pemenuhan hak-hak asasi manusia,. E. Indonesia, Pemerintah Pusat. (Pasal 1 Angka 1 UU No. pembuatan film; b. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 3) TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN (Pasal 3 UU No. Dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, misalnya, bahasa Indonesia diyakini telah mampu memenuhi tugas dan fungsinya. Tahun. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 33 Tahun 2009 tentang perfilman: "Untuk melakukan penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. UU Pph Jo PP No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan. UU [email protected] 1 TAHUN 2009. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan: 23-10-2009 / 23-10-2009 Sumber - Subjek: Status Peraturan: Berlaku Bahasa: Indonesia. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Alat bukti maupun barang bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya. Undang-undang (UU) NO. -. Sekretariat Website JDIH BPK. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang PT menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perseroan mungkin dilakukan dengan tujuan memperoleh data atau. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No. NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan. Undang-undang (UU) tentang Kepariwisataan. Sebelumnya, PP Nomor 40 Tahun 2009 mengubah ketentuan Pasal 10 PP Nomor 51 Tahun 2008 dan menyisipkan tiga pasal baru di antara Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu Pasal 10A, 10B, dan 10C. Ketenagalistrikan - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Undang-undang (UU) tentang Kearsipan b. TB Simatupang No. 40. 124 Tahun 2006. “UU RI No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. UU 44 tahun 2009 tentang Rumkit di undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Penjelasan Atas UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 oleh Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 28 Oktober 2009, di Jakarta. 5080, LL SETNEG : 36 HLM. Undang-undang (UU) NO. Permen No. diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. 4 Thn 2009";. 5071, LL SETNEG : 52 HLM. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik. pdf. KEARSIPAN. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KehakimanUU No 36 2009 - Kesehatan. NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 72 disusul oleh negara-negara bagian lainnya sehingga baru pada tahun 1959, seluruh negara bagian Amerika Serikat mempunyai aturan mengenai asuransiKedua, UU No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah. KETENTUAN UMUM 2. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang (UU) No. WHO (2016) | 2. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan: 19-11-2010 / 19-11-2010 Sumber - Subjek:Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009. Diunduh 37032 kali 0. Undang-Undang Pers. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan: DOWNLOAD: 6: UU No. Undang-Undang Administrasi Kependudukan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan peran pemuda dalam pembangunan nasional. KETENTUAN UMUM 2. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Sehingga Pasal 5UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. fungsi-dan-pengaturannya/, diakses 4 Maret 2020 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. benar 13. 26-27. bahwa dalam sejarah.